Masih Dilintasi Kendaraan Bertonase Besar, DPRD Berau Minta Pengawasan Jembatan Bujangga Diperketat
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.
POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU
: Wakil Ketua II DPRD Berau merasa khawatiran terhadap kondisi Jembatan
Bujangga lantaran kendaraan bertonase besar yang masih melintasi jembatan
tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan konstruksi, jika tidak segera
diantisipasi.
Sumadi meminta
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk
segera mengambil langkah konkret guna mencegah kendaraan roda enam maupun
kendaraan berat lainnya terus melintas di Jembatan Bujangga melalui pengawasan
dan penertiban yang lebih ketat.
Menurutnya,
intensitas kendaraan besar yang melintasi jembatan itu tidak boleh dianggap
sebagai persoalan biasa. Selain berpotensi mempercepat penurunan kondisi
konstruksi, pembiaran yang berlangsung terus-menerus dikhawatirkan dapat
menimbulkan kerusakan yang berdampak pada aktivitas masyarakat.
"Mengingat
jembatan Bujangga merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.
Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak sekarang, jangan sampai
menunggu kerusakan terjadi baru mengambil tindakan," ujarnya.
Apalagi tambah
Sumadi, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, kewenangan
pengaturan jalur tersebut berada di bawah pemerintah provinsi. Meski demikian,
ia menilai pemerintah daerah tetap memiliki peran penting untuk mendorong
lahirnya solusi melalui koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.
"Terkait Dishub,
saya sudah menanyakan hal ini dan memang kewenangannya berada di tingkat
provinsi. Namun Dishub Berau harus segera berkoordinasi dengan pemerintah
provinsi untuk mencari solusi terhadap kendaraan berat yang masih sering
melintas," katanya.
Dengan kondisi portal
pembatas kendaraan yang selama ini dipasang di kawasan jembatan. Menurutnya,
fasilitas tersebut belum efektif karena beberapa kali mengalami kerusakan
setelah tertabrak kendaraan bertonase besar. Akibatnya, fungsi pengawasan dan
pembatasan kendaraan tidak berjalan maksimal, sehingga kendaraan yang
seharusnya tidak diperbolehkan melintas masih dapat melewati jalur tersebut.
Karena itu, Sumadi mendorong pembangunan portal permanen yang lebih kokoh agar mampu mencegah kendaraan berat memasuki area jembatan. Selain itu, ia meminta pemerintah memasang rambu dan papan peringatan yang lebih jelas agar pengguna jalan memahami batasan kendaraan yang diperbolehkan melintas.
"Kalau portal
yang ada sekarang mudah rusak, maka harus dipikirkan pembangunan portal yang
lebih permanen dan kuat. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih efektif,"
tegasnya.
Di tengah
keterbatasan anggaran daerah, Sumadi juga menawarkan alternatif solusi melalui
kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten
Berau.
Menurutnya, dukungan dunia usaha melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimanfaatkan untuk membantu
pembangunan sarana pengaman di kawasan jembatan. Ia menyebut sejumlah
perusahaan besar seperti Berau Coal, TRH, dan perusahaan lainnya berpotensi
dilibatkan dalam upaya menjaga infrastruktur yang memiliki manfaat luas bagi
masyarakat tersebut.
"Masukan kami
Pemkab Berau bisa berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada melalui
program CSR untuk membantu pembangunan portal yang lebih permanen. Ini juga
bentuk kepedulian bersama terhadap aset publik," ungkapnya.
Selain mendorong
peran Pemkab Berau dan perusahaan, Sumadi mengajak masyarakat serta pelaku
usaha angkutan untuk memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga keberlangsungan
fungsi Jembatan Bujangga. Menurutnya, perlindungan terhadap infrastruktur
publik tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan seluruh pihak, terutama para
pengguna jalan yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut.
Ia menegaskan bahwa
langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan harus mengeluarkan biaya besar
untuk perbaikan ketika kerusakan sudah terjadi.
"Harapan kita
semua memiliki kesadaran bahwa jembatan ini merupakan aset vital bagi
masyarakat Berau. Jangan sampai kita menunggu kerusakan yang lebih parah baru
bertindak. Ketika itu terjadi, biaya yang dibutuhkan tentu jauh lebih
besar," pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)